Dasar Pendirian AMN

Sejarah Awal Terbentuknya AMN Surabaya dan Peran Presiden Joko Widodo
Inisiatif pembangunan Asrama Mahasiswa Nusantara (AMN) pertama kali muncul dari usulan yang disampaikan oleh 61 tokoh Papua dan Papua Barat kepada Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo. Gagasan ini kemudian direspons dan direalisasikan oleh pemerintah dengan visi yang lebih luas.

Presiden Joko Widodo menegaskan bahwa tujuan utama pendirian AMN adalah sebagai wadah bagi mahasiswa dari berbagai latar belakang suku, agama, dan budaya di seluruh Indonesia untuk dapat saling mengenal, berinterinteraksi, memahami adat istiadat, serta menumbuhkan toleransi. Dengan demikian, AMN diharapkan mampu memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia di tengah keberagaman.

Selain aspek persatuan, pembangunan AMN juga merupakan bagian dari komitmen pemerintah untuk meningkatkan kualitas pendidikan tinggi dan mencetak Sumber Daya Manusia (SDM) yang unggul dan berdaya saing tinggi. Pemerintah melihat AMN sebagai investasi jangka panjang dalam membentuk generasi muda yang tidak hanya cerdas secara akademik tetapi juga memiliki wawasan kebangsaan yang kokoh. Dalam proses perumusannya, peran Kepala Badan Intelijen Negara (BIN), Budi Gunawan, disebutkan sebagai katalisator penting dalam mewujudkan ide pendirian AMN ini menjadi sebuah program nyata.

Landasan Dasar Terbentuknya AMN Surabaya
Pendirian Asrama Mahasiswa Nusantara (AMN) di seluruh Indonesia, termasuk di Surabaya, memiliki landasan hukum yang kuat dan jelas. Dasar hukum utama yang menjadi payung bagi keberadaan dan operasional AMN adalah:

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 106 Tahun 2021 tentang Asrama Mahasiswa Nusantara.
Peraturan Presiden (Perpres) ini secara spesifik mengatur segala aspek terkait Asrama Mahasiswa Nusantara, mulai dari tujuan, fungsi, pengelolaan, hingga hak dan kewajiban penghuni. Perpres ini menjamin legalitas dan keberlanjutan program AMN sebagai salah satu program strategis nasional.

Peraturan-Peraturan Pemerintah yang Berkaitan
Selain Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2021 yang menjadi landasan utama, terdapat beberapa peraturan atau kebijakan pemerintah lain yang secara tidak langsung berkaitan atau mendukung operasional AMN, antara lain:

Kebijakan di Sektor Pendidikan Tinggi: Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) memiliki peran dalam pengembangan kurikulum, program akademik, serta pembinaan mahasiswa yang akan menjadi bagian dari penghuni AMN.
Peraturan Terkait Pembangunan Infrastruktur: Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) bertanggung jawab dalam pembangunan fisik gedung AMN, sehingga peraturan terkait standar bangunan, infrastruktur publik, dan pengelolaan aset negara juga relevan.
Regulasi Kebangsaan dan Kerukunan: Berbagai undang-undang atau peraturan yang mendorong persatuan, toleransi, dan pencegahan radikalisme secara umum juga sejalan dengan tujuan pendirian AMN yang berfokus pada penguatan karakter kebangsaan.
Meskipun demikian, perlu ditegaskan kembali bahwa Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2021 adalah regulasi yang secara eksplisit dan khusus mengatur tentang Asrama Mahasiswa Nusantara.